Potensi Sumberdaya Bahan Galian Kabupaten Tapin

Sebaran Potensi Bahan Galian Kabupaten Tapin

NO	Jenis Tambang	Perkiraan Cadangan	Lokasi
1.	Batu gamping	1.248.660.765 ton	Kec. Piani dan Bungur : Gn. Pulankapitu, Gn. Pagatasungin, Gn. Barung, Talikur Kec. Bungur : Pantaimalang, Gn. Lampinit Kec. Tapin Selatan : 16B Sandar, Batuhambar, Suato, Kambang Habang Kec. Binuang : Gn. Batu Hapu, Pualamsari
2.	Pasir kuarsa	186.378.000 m3	Kec. Binuang : Karangnangka, Burakai, Tungkap, Kec. Tapin Selatan : 18 Sawang, Tampunang Hulu, Suato Tatakan, Kambang Habang Kec. Bungur : Banuapadang, Harapan Masa, Sidodadi
3.	Lempung	21.773.960 ton	Kec. Bungur : Bungur, Sidodadi
4.	Lava andesit basaltis	1.384.053.000 m3	Kec. Piani : Gn. Batuago, Kariaman, Pipitak Jaya, Sambung Makmur Kec. Binuang : Asam Randah, Gn. Haripit, Gn. Batu
5.	Granit	6.905.250.000 m3	Kec. Piani : Harakit, Batung, Bagandah, Balawaian, Ranai
6.	Kaolin	18.369.000 ton	Kec. Lokpaikat : Binderang, Lokpaikat Kec. Tapin Selatan : Tatakan
7.	Batubara	116.958.430 ton	Kec. Piani : Miawa Kec. Bungur : Tajau, Rantau Bujur Kec. Tapin Selatan : Suato Kec. Binuang : Asam Randah, S. Haripit, Bumbun, Kembang Kuning, Tungkap, Pulau Pinang
8.	Marmer	18.684.270 ton	Kec. Bungur : Talikur
9.	Batu pasir/tanah urug	69.807.000 m3	Kec. Binuang : Pulau Pinang, Karangan Putih Kec. Lokpaikat : Bitahan, Bataratat, Parandakan
10.	Sirtu	2.588.000 m3	Kec. Bungur : Shabah, Tampunang Hilir, Timbung
11.	Fosfat	-	Kec. Piani : Baramban Kec. Bungur : Talikur, Gn. Lampinit

RANCANGAN AWAL KERANGKA PROSES DAN MEKANISME REVITALISASI MUSRENBANG 2011

DASAR PEMIKIRAN REVITALISASI

1. Perencanaan dan anggaran negara harus dikendalikan oleh tujuan yang akan dicapai (policy driven), dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran (budget driven). Pemerintah perlu bekerja keras mengoptimalkan semua sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan.
2. Teknis perencanaan dan anggaran adalah memastikan tujuan dan sasaran pembangunan nasional dapat dicapai dengan langkah mengoptimalikan seluruh sumber daya (pemerintah, perbankan dan swasta); dan meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keadilan alokasi pengeluaran pemerintah, penyaluran kredit perbankan dan investasi swasta.
3. Revitalisasi Musrenbang perlu ditempatkan dalam kerangka optimalisasi sumberdaya (pemerintah, perbankan dan swasta) untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional, dan memperbaiki teknis perencanaan dan anggaran.
4. Oleh sebab itu, Revitalisasi Musrenbangnas harus dilakukan dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran.

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN
7 TITIK KRITIS TAHAPAN PERENCANAAN TAHUNAN

1. penajaman tujuan dan sasaran yang akan dicapai,
2. lingkup pembahasan yang terbatas pada dana dekonsentrasi (dekon) dan tugas pembantuan (TP), belum menyentuh dana transfer ke daerah, rencana investasi swasta dan rencana penyaluran kredit perbankan;
3. kejelasan arahan dari Pemerintah Pusat (Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota karena bersifat normatif dan tidak pasti;
4. standarisasi nomenklatur program dan kegiatan K/L dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD);
5. kejelasan kriteria penetapan prioritas program dan kegiatan K/L yang akan dilaksanakan di setiap provinsi;
6. keterbatasan waktu pembahasan sinergi program dan kegiatan K/L dengan program dan kegiatan SKPD sehingga tidak menghasilkan keputusan yang bersifat final;
7. kepastian hasil Musrenbangnas sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja K/L dan RKA K/L.